02 Juni, 2017

STRATEGI KOMUNIKASI DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

STRATEGI KOMUNIKASI DAN BUDAYA
ANTI KORUPSI


A. PENDAHULUAN

       Pada era reformasi saat ini, penindakan terhadap tindak pidana korupsi sudah semakin intensif. Namun kondisi tersebut sepertinya belum diimbangi dengan upaya pemecahan yang memadai seta optimal sehingga masih memberikan ruang ataupun celah bagi terjadinya praktek2 korupsi. Pemerintah indonesia tentunya harus terus mengupayakan adanya pencegahan serta penindakan terhadap tindakan pidana korupsi. Upaya tersebut hendaknya dilakukan secara serentak serta mengedepankan sinergitas sehingga dapat memebrikan efef jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi baik yang berada dilevel atas, menengah maupun di level bawah. Efek yang ditimbulkan tersebut diharapakan dapat memiliki kurun waktu yang panjang sehingga aset2 negara dapat terselamatakan. wujud nyata keseriusan pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sampai dengan diterbitkanya Inpres Nomor ! Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) tahun 2013. Dasar hukum tersebut secara umum telah mengintruksiakan kepada seluruh intansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah untuk melakukan pembenahn sistem pemerintahan atau birokasi melalui pelaksanan kewajiban serta norma2 yang sudah ada dasar hukumnya, sehingga dapat memeperkecil peluang terjadinya tindak pidana korupsi. proses pembenahan serta telah disampaikan diastas adalah melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah yang bebas dari korupsi (WBK). Pembangunan WBK tersebut merupakan tahapan awal sebelum terwujudnya wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
     
      Pada lingkungan Polri, pada dasarnya pembangunan zona intregritas (ZI) menuju wilayah bebas Korupsi (WBK) telah terintis melalui penerapan perubahan Mind set serta cultur set yang dilaksanakan dengan metode efektif, efesien, tegas dan konsisten. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari adanya maklumat Kapolri. komitmen moral pada seluruh jajaran, pelatihan ESQ pada seluruh POLDA, pelatihan NAC, penyebaran brosur maupun sepanduk anti korupsi pada Lokasi2 pelayana Polri samapai dengan Pin Anti KKN dan Anti Kekerasan yangsaat ini disematkan pada dada kiri seluruh personil Kelpolisian dari sabang samapai meroke.

Upaya-upaya tersebut tentunya tidak serta merta dapat membawa perubahan pada organisasi Polri yang kinta cintai ini. Ada 20 prograam yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi serta mengarah pada terwujudnya birokrasi bersih dan melayani Antara laian:
1.  pemeneuhan pakta integritas
2.  Pemenuhan LHKPN
3.  Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja
4.  Pemenuhan kewajiban pelaporan Keuangan
5.  Penerapan Disiplin PNS
6.  Penerapan Kode Etik Khusus
7.  Penerapana kebijakan pelayana publik
8.  Penerapan Whisttleblower system TIPIKOR
9.  Pengendalian Gratipikasi
10.Penangana Benturan kepentingan
11. Kegiatan Pendidikan/pembinana dan promosi Anti Korupsi
12. Pelaksanan sarana Perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP
13.Pelaksanan kebijakan pembinana purna tugas.
14.Penerapana kebijakan pelapor transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan Profil PPATK
15. rekutmen secara terbuka
16. promosi jabatan secara terbuka
17.mekanisme pengaduan masyarakat
18. pelaksanan pengadan barang dan jasa secara elektronik
19. Pengukuran kinerja individu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
20. Keterbukan informasi Publik


B. PEMBAHASAN

       Terkait dengan apa yang telah disampaikan di atas, pada tingkat KOD dimana sebagaiwarga negara telah dilakukan upaya baik dari aspek pembinana maupun oprasiona. Dari aspek pembinana hal ini medasar yang dilakukan yaitu melalui pelatihan pelatihan dengan perubahan min set dan cultur set. pada kegiatan yang di motori oleh Polda dengan jajaranya.
       Kegitan lainya pada aspep pembinana yairu pemberian arahan pada saaat pimpinan terkait dengan anti korupsi, sosialisasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Serta perundangana Lainya terkait anti korupsi dengan menghadirikan nara sumber dari berbagai Intansi terkait, perwncanana pembangunan zona intergritas melalui penandatangan piagam zona integritas sebagai wujud komitmen Polri dalam Menindaklajuti program pemerintah dalam upaya pemberantasa korupsi serta kegiatan pemantapan komitmen pemimpin dan seluruh personil Polres Terkait anti korupsi dan pemeberatntasan TP Korupsi. kegiatan2 tersebut diharapakan akandapat mewujudkan tiga sasaran reformasi birokrasi Polri. Yaitu aparatur yang bersih dan bebas dari Korupsi. kolusi dan nepotisme, meningkatkan pelayan prima kepolisian serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

       Dari aspek Oprasional dilakukan kegiatan pemasngan ex baner dan sepanduk anti korupsi pada titik2 pelayanan maupun pada media eletroink di polres, polsek khsusnya di samsat, satpas, mapun pada pelayanan SKCK. Penempatan personil P3D baik yang dilaksanakan personil baik yang Staf Maupun di lapangan.menyiapakan sarana pengaduan, khsusunya permaslahan pungli pada sentra2 pelayana Polres temasuk pada Polsek sebagai pusat pelaporan kejadian masyarakat.
    
      Dalam upaya pembanguna wilayah bebas korupsi (WBK) yang merupak awal terwujudnya wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) sebagaimana disampaikan di atas, masih ditemukan beberapa kendala maupun hambatan. Kendala tersebut diantaranya adalah masih adanaya upaya langsung dari masyarakat untuk memepengaruhi personil Polri untuk melakukan praktek pungutan liar sebagai timbal balik dari prasangka birokasi.  Masih ditemukan adanya oknum personil yang memanfatkan peran calo pada loket2 pelayanan untuk melakukan pungutan liar terhadap masyarakat. sulitnya petugas provost untuk melakukan atau membedakan antara masyarakat langsung yang memerlukan pelayanan kepolisian dengan calo atapun Markus baik pada loket2 pelayana Samsat, satpas dan SKCK maupun pada ruang2 penyidikan masih adanya intervensi dari pemimpin atas maupun intasnsi terkait SIM dan PAJAK kenadaran bermotor .

     Upaya -upaya yang dilakukan sebagaimana bentuk penerapan wilayah bebas korupsi diantaranya adalah meningkatkan sosialisasi masyarakat melalui bakti sosial. secar rutin terkait perncanan wilayah bebas korupsi sehingga masyarakat dapat memahami hal tersebut,. Sosialisasi dapat dilakukan terhadap komunitas yang ada, pelajar sekolah maupun pengajian masyarakat sarana sosialisasi dapat melalui media elektronik baik radio maupun televisi dan media serta malalui peran Bhabinkamtibmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. merangkul pihak pemda untuk berperan serta mendukung program Polres yang belum terlakssana melalui pemasangan Kamera Cctv khusunya pada pos2 lalu lintas yang ada serta pada ruang2 penyidikan . membuat ketentuan wajib lapor dan penggunan tanda pengenal bagi masyarakat yang datang ke Polres Sehingga terdeteksi kepentingan dari masyarakat tersebut. melakukan tindakan tegas berupa proses hukum bagi personil dan masyarakat yang kedapatan secar langsung melakukan praktek pungli atau penyuapan sehingga efek jera tehadap apa yang telah dilakukan.

C. PENUTUP.

      Bahwa keberhasilan program mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) yang merupakan awal terwujudnya wilayah birkrasi bersih dan melayani (WBBM) lebih dominan terletak pada peran seseorang pemimpin disuatau wilayah atau Polres. Untuk mewujudkan seseorang peminpin Polri yang memiliki karakter yang dapat dijadikan tauladan bawahanya yaitu seorang peminpin harus dapat menjalin komunikasi internal dengan bawahanya sehingga timbul trus atau kepercayaan.
     
    Seorang pemimpin yang dapat menjadi tauladan bagi bawahanya adalah pemimpin yang transformational. Pemimpin yang adalah pemipimin yang memiliki keinginan mendekatkan berbagai perbedaan, bersifat terbuka dan transparan, facus dan resfect terhadap hubungannya dengan bawahan. apa yang dilakukan oleh pemimpin yang demikian akan ampu menginspirasi, memotipasi dan mengarahkan personinya untuk bekerja dengan sepenuh hati (ikhlas) guna mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi.

JUWENI

Author & Editor

Has laoreet percipitur ad. Vide interesset in mei, no his legimus verterem. Et nostrum imperdiet appellantur usu, mnesarchum referrentur id vim.

0 komentar: