KOMUNIKASI PUBLIK

KOMUNIKASI PUBLIK

      Dalam permerintah moderen komunikasi diperlukan sangan penting, baik untuk mencari masukan maupun menyampaikan kebijakan. dalam pemerintahan tersebut ada lembaga yang bertanggung jawab pada konukasi dan informasi. selain itu juga ada mekanisme untuk melayani kepentingan public's right to know dan how to make faforabel image. pemerintahan moderen tersebut salah satunya adlah Polri. pada institusi Polri tehadap satuan tugas yang bertanggung jawab atas riputasi pemerintah Polri. namun hakikatnya semua pejabat dan karyawan/anggota adalah humas untuk dirinya sendiri sekaligus informal public relations untuk lembagnya.

     Humas yang baik akan senantiasa terlibat dlam proses pembuatan keputusan sehingga memahami dan dapat menjelaskan secara utuh, termasuk alasanya. Namun demikian tidak semua informasi harus dijelaskan ioleh humas, hal-hal teknis hendaknya disampaikan oleh pejabat yang paling kopeten. ditingkat KOd misalnya dilaksanaan oleh Kapolre tau Wakapolres. saat ini paradigma humas adlah melayani publik, media dan organisasi.

   

           Strategi dalam kegiatan komunikasi publik

• membangun keseimbangan informasi di media konvesional
• membangun keseimbangan di media WEb 2.0
• Mengfungsikan Media Center, Monitoring Media
• Lembaga/Fungsi Humas Sebagai kordinator
• Mengfungsikan "Virtual Jupen"

           Fungsi Koordinasi dalam komunikasi Publik

1. Merupakan wewenang/peran paling penting, mengatur dan mengawasi komunikasi isu-isu serta memiliki sistem respond yang kuat dan cepat.
2. Membagi Informasi dan pekerjaan.
3. Menghindari peryatan yang saling bertentangan
4. Mengantisipikasi berita
5. melakukan persiapan menangani isu-isu
6. membangun sistem komunikasi yang siap setiap saat.

Read More

Manajemen Konflik

MANAJEMEN KONFLIK

      Manajemen berasal dari bahsa italia yaitu maneggire yang artinya melatik kuda-kuda atau secara harfiah yaitu to handle yang berarti mengendalikan. dalam kamus inggris Indonesia management berarti pengelolana dan istilah manager berarti tindakan membingbing atau meminpin. Menurut kamus besar Bahsa Indonesia manajemen adalah proses penggunan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan . manajemen merupaka suatu proses penting dalam menggerakan suatu organisasi. Tanpa manajemen yang efektif tidak akan ada usaha yang berhasil dalam waktu yang cukup lama. dari apa yang telah di sampaikan diatas, dapat di simpulkan bahwa manajemn merupak sebuah tindakan yang berhubungan dengan usaha tertentu dan penggunan sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu tujuan.

      Secara singkat konflik dapat diartikan sebagai percekcokan, pertentangan atau perselisiahan, sealai itu konfli juga dapat diartikan sebagai oposisi atau pertetangan pendapat antara orang0orang ataupun kelompok-kelopok. pada setiap pribadi dapat dipastikan mengandung unsur konflik, pertetangan pendapata atau pun perbedaan kepentingan. Walaupun unsur konflik, selalu terdapat pada setiap bentuk hubungan antar pribadi, pada umumya masyarakat memandang konflik sebagai suatu keadaan yang harus dihindari karena knflik dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih dimana slah satu pihak akan berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghacncurkanya atau membuatnya tidak berdaya. dapat kita sadarai bersama bahwa tindakan akan ada suatu masyrakat yang tidak pernah mengalami konflik baik antar anggotanya maupun dengan kelompok masyarakat lain . hilangnya konflik tentunya akan bersamam dengan hilangnya masyarakat itu sendiri, menurut Kilmann & Thomas (dlam Luthans 1983:366) yang dimaksud dengan konflik adlah suatu kondisi ketidka cocokan obyektif antara nilai-nila atau tujuan-tujuan seperti prilaku yang secar sengaja mengganggu upaya pencapaian tujuan dan secara emosional mengandung suasana permusuhan.

     konflik adalah segala macam interaksi pertentangan antara dua pihak atau lebih. pada berbagai situasi sosial konflik dapat timbul, baik terjadi dalam individu, antara individu, kelompok, organisasi maupun negara.

Read More

PERUBAHAN PARADIGMA

PERUBAHAN PARADIGMA

A. LATAR BELAKANG

     Satu lembaga pemerintah, Polri dalam melaksnakan tupoknya sebagaimana tercantum dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara republik Indonesia, akan senantiasa bersentuhan dengan masyarakat baik secar langsung maupun tidak langsung. di berbagai kegiatan, tindakan serta langsung maupun tidak langsung. berbagai kegiatan tindakan serta prolaku personil Polri baik individu maupun dalam organisasi Polri akan selalu dilihat, dirasakan, dan dinilai masyarakat, yang pada akhirnya hal tersebut akan membentuk suatu image di masyarakat. image tersebut dapat berupa suatu hal yang baik maupun hal yang buruk. pada tahapan berikutnya, secara otomatis image tersebut akan menetukan tingkat kepercayan masyarakat terhadap institusi Polri.

      Sebagai intitusi yang besar maka Polri senantiasa berusaha melakukan langkah-langkah perubahan melalui reformasi baik di bidang struktural, intrumental maupun kultural demi terbangunaya kepercayan masyarakat terhadap Polri. Semua itu di awali dengan berpisahnya Polri dari TNI yang didasarkan pada TAP MPR No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000,,  yang kemudian dikukuhkan melalui UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta diterapkanya paradigma baru Polri yaitu paradigma Kepolisian Sipil.

     Paradigma Kepolisian Sipil atau dikenal istilah Polisi Sipil mengandung makna bahwa sistem penyelenggaraaan perpolisian akan dibagun dalam bingkai perpolisian moderen yan lebih berpihak kepada masyarakat seperti halnya sistem perpolisian moderen pada umunya. Konsekeunsi dari penerapana kepolisian sipil ini adalah masyarakat harus dijadikan sebgai pusat atau titik awal sekaligus titik akhir dari totalitas pengabdian, kedekatan polisi dan masyarakat diharapkan mampu mengeliminir akar2 kejahatan serta ketidak tertiban sebagai suatu bentuk kepedulian.

      Konsep perubahan paradigma tersebut tentunya tidak terlepas dari aspek sikap serta perilaku, sehingga dalam pelaksanan tugasnya sehari-hari seorang personil Polri tidak dapat lepas dari dimesi moral. dapat dikatakan bahwa, berbicara paradigma maka kita juga bebicara tentang etika sebagai gambaran sikap dan moral serta Kultur sebagai gambaran perilaku pelaksanan tugas. sejalan dengan adanya kebijakan polisi sipil, sudah barang tentu aspek etika serta kultur haruslah disesuaikan dengan Nilai-nilai yang terkandung di dlammya paradigma polisi sipil.

Read More